Perlu diketahui bahwa didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan tentang hak Otonomi Daerah, dimana tiap-tiap daerah mempunyai kekuatan, kemampuan yang berbeda-beda, untuk itu Pemerintah Dae…
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemb…
Pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah Indonesia telah mensahkan UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang mana prekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi eko…
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Juga Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demoktratis. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dil…
Terdiri dari : UU Pemerintahan R, UU Pengembangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkat…
Buku ini sekaligus kurikulum yang mendukung, akan berkonribusi dalam upaya membentengi generasi muda khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak pidana korupsi.
Buku ini menjelashkan dan membahas perbedaan anatara kedua pengertian. Krena sudut pandangnya berbeda, maka penafsiran dan tolok-ukur pun akan berlainan
Judul buku ini jika dilihat sepintas mungkin bisa memberi kesan seolah-olah bahwa tiga topik ini secara logis merupakan satu kesatuan dan sudah ada pengaturannya yang lengkap. Namun didalam kenyata…
Topik mengenai korupsi memang tidak akan pernah usang sebagai objek penelitian, namun kerap diteliti dalam ranah sosiologi-empiris, sedangkan dalam tataran teoritis dan normatif-emoiris yang berkai…
KPK memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberantasan kpripsi, salah satunya melakukan Pendidikan Antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Penyusunan buku panduan ini merupakan salah satu upay…