Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Ha…

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis membuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program…

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pe…

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 : Tentang Pemiliha…

Buku ini diharapkan mampu menjadi acuan persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilihan, pendaftaran dan penerapan pasangan calon, kampanye, pemungutan danperhitungan suara dan …

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dari segi kesuluruhan, penyebarluasan mengenai Undang-Undang hukum acara pidana ini merupakan juga usaha penyebarluasan pemahaman mengenai hukum, dan dikarenakannya merupakan usahabagi pemaaman men…

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dengan terbitna buku ini kiranya akan dapat membantu seuruh aliran masyarakat untuk menghayati hak dan kewajbanya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para peaksana penegak hukum sesuai dengan …

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Dengan Amandemennya

Bergulir reformasi di Indonesia secara lansung membawa perubahan didalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam batang tubuh UUD 1945. Sepeti yang telah kita ketahui UUD 1945 telah mengalam…

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan ke…

Undang-undang Tentang Peradilan Hak Asasi manusia 2 & Undang-undang HAM 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

195 hlm.;11 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 IND u C.1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU RI Tahun 1945 dalam pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan huku dan keadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Partai Politik

Sebagaimana diamanatkan UUD RI Tahun 1945 , kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dala…